Jakarta-Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, menegaskan bahwa pengawasan terhadap peredaran makanan perlu diperkuat guna melindungi masyarakat dari risiko pangan berbahaya. Hal ini disampaikannya saat Rapat PRD Komisi III yang turut dihadiri oleh Kejaksaan Tinggi, Kapolda Kalsel, dan Menteri Koperasi dan UKM RI, menyikapi kasus hukum yang menjerat pemilik Toko Mama di Banjar.
“Konsumen harus dilindungi. Tidak sedikit kita dengar berita tentang masyarakat yang keracunan makanan. Ini menjadi pekerjaan rumah kita semua dalam memperkuat sistem pengawasan,” ujar Benny dalam forum tersebut.
Menurut politisi asal Sumatera Barat itu, kasus yang menyeret pelaku UMKM seperti ini perlu disikapi dengan arif, tanpa mengabaikan aspek hukum dan perlindungan konsumen. Ia berharap Kejaksaan Tinggi Kalsel bersikap bijak dalam mengambil langkah hukum, termasuk mempertimbangkan pembebasan tersangka yang dinilai masih bisa dibina.
“Dalam kasus ini, saya kira dibutuhkan kearifan dari Kejati untuk membebaskan tersangka. Dan saya rasa, Jaksa Agung adalah sosok yang arif dalam menyikapi hal seperti ini,” kata Benny.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa tantangan ke depan adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan UMKM.
“Konsumen harus dilindungi, UMKM juga harus dilindungi. Kalau dua-duanya bisa berjalan seiring, kita akan menjadi negara yang lebih baik,” tambahnya.
Kementerian Koperasi dan UKM sendiri telah menyatakan komitmennya untuk meningkatkan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap standar keamanan pangan.
Komisi III DPR berharap, sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga pembina UMKM dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adil, humanis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas tanpa memberangus potensi usaha kecil.
