Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, masih memerlukan tambahan 33 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar cakupan layanan gizi bagi calon penerima manfaat dapat merata. Saat ini, hanya tersisa satu SPPG—dikelola oleh Yayasan Mapalus Alumni Smanto Satu Tujuh Puluh dan Satu Tondano—yang mampu menjangkau 3.313 siswa dari 11 sekolah di Kecamatan Lubuk Sikaping.
Lebih lanjut, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman, Silfia Evayanti, menjelaskan bahwa total calon penerima manfaat MBG (Makan Bergizi Gratis) mencapai 101.858 jiwa, terdiri dari pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. “Jika satu SPPG melayani rata‑rata 3.000 penerima, artinya kita masih membutuhkan 33 SPPG tambahan selain yang sudah beroperasi,” ujarnya setelah memimpin rapat evaluasi MBG di Lubuk Sikaping.
Upaya percepatan penambahan SPPG telah diwujudkan melalui Surat Bupati Pasaman Nomor 523/149/DPP/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025, yang mengusulkan empat lokasi baru di Kecamatan Rao Utara, Panti, Lubuk Sikaping, dan Tigo Nagari kepada Badan Gizi Nasional. Program MBG ini merupakan bagian dari ASTA CITA, gagasan pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, yang menegaskan bahwa program ini bukan sekadar pemberian makanan, melainkan investasi jangka panjang bagi kualitas generasi muda.
Pelaksanaan MBG juga memberikan dampak ekonomi signifikan melalui perputaran transaksi untuk bahan baku lokal—dari daging ayam, telur, ikan, hingga sayuran dan bumbu—yang memberdayakan petani dan pedagang setempat. Demi menjaga akurasi, tim pengawasan yang melibatkan sejumlah SKPD telah dibentuk untuk memastikan setiap tahap distribusi gizi tepat sasaran.
“Kami berharap respons cepat dari pemerintah pusat atas usulan empat lokasi SPPG ini, sehingga program MBG dapat menjangkau lebih banyak anak dan ibu hamil di Pasaman,” kata Silfia. Rapat evaluasi yang sama dihadiri perwakilan Dinas Perikanan dan Pangan, Dinas Pendidikan, BGN, BPS Pasaman, serta stakeholder terkait lainnya.
Kepala BPS Kabupaten Pasaman, Nita Andriyani SE, menambahkan bahwa pendataan sampel lapangan pada Juni 2025 telah selesai dengan cakupan 100 persen, menggunakan metode CAPI yang langsung terintegrasi ke sistem pusat BPS. “Rapat koordinasi hari ini penting untuk menyelaraskan kebijakan, memperkuat peran lintas OPD—Kesehatan, Pendidikan, Perikanan dan Ketahanan Pangan, Kominfo, Bappeda—serta SPPG, agar MBG berjalan efektif dan berkelanjutan,” tutup Nita.
