Deputi BKKBN Soroti Stunting Pasaman, Bupati Welly Perkuat Layanan KB di Wilayah Terpencil

Bupati Pasaman Welly Suhery bersama Deputi Bidang Pengembangan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Wahidin dalam kegiatan pelayanan KB wilayah khusus di RS Pratama Padang Bupati Welly Suhery memperkuat pelayanan keluarga berencana di wilayah sulit dijangkau, sementara Deputi BKKBN menekankan pentingnya pencegahan stunting.

PASAMAN – Pemerintah Kabupaten Pasaman memperkuat pelayanan keluarga berencana (KB) bagi masyarakat yang tinggal di wilayah sulit dijangkau. Langkah ini tidak hanya bertujuan memperluas akses kontrasepsi, tetapi juga meningkatkan edukasi kesehatan reproduksi dan memperkuat upaya pencegahan stunting.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Pasaman Welly Suhery dalam kegiatan Intensifikasi Pelayanan Keluarga Berencana Wilayah Khusus Tahun 2026, yang dirangkaikan dengan kunjungan kerja Deputi Bidang Pengembangan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Drs. Wahidin, di RS Pratama, Kecamatan Padang Gelugur, Kamis (12/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Welly menegaskan bahwa masyarakat di kawasan dengan keterbatasan akses harus tetap mendapatkan informasi dan pelayanan KB yang aman serta berkualitas.

Menurutnya, jarak dan kondisi geografis tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan keluarga. Karena itu, pemerintah daerah berupaya memastikan pelayanan dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran, termasuk masyarakat di wilayah khusus.pasamankab.go.id+1

Pemkab Pasaman Dorong Pemerataan Pelayanan KB

Welly menjelaskan, perluasan pelayanan KB membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Mulai dari perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga lini lapangan, organisasi profesi, Tim Penggerak PKK, hingga masyarakat.

Sinergi tersebut diperlukan agar program KB tidak hanya terkonsentrasi di wilayah yang mudah diakses, tetapi juga menjangkau keluarga yang selama ini menghadapi keterbatasan layanan.

Pemkab Pasaman juga meminta dukungan pemerintah pusat, khususnya Kemendukbangga/BKKBN, untuk memperkuat pelaksanaan program KB di daerah.

Dukungan yang dibutuhkan meliputi perluasan akses pelayanan di wilayah khusus, ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, tenaga penyuluh, serta penguatan edukasi dan pendampingan teknis.

Angka Stunting Pasaman Masih Menjadi Perhatian

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Kemendukbangga/BKKBN, Drs. Wahidin, menegaskan bahwa pencegahan stunting harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, prevalensi stunting di Kabupaten Pasaman tercatat sebesar 29,1 persen. Angka itu masih berada di atas rata-rata nasional sebesar 19,8 persen.

Selain persoalan stunting, angka Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total Pasaman tercatat 2,57, lebih tinggi dibandingkan target nasional sebesar 2,1.

Meski demikian, terdapat capaian positif dalam pelaksanaan program KB. Angka kesertaan KB modern atau modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) di Pasaman mencapai 65,1 persen, melampaui angka nasional sebesar 60,8 persen. Sementara angka kebutuhan KB yang belum terpenuhi (unmet need) tercatat 7,30 persen. ANTARA Sumbar

Wahidin mengingatkan agar capaian tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui edukasi kesehatan reproduksi yang inklusif. Upaya tersebut juga penting untuk mencegah terjadinya penghentian penggunaan alat kontrasepsi serta mendorong pelayanan KB pascapersalinan.

Ia turut memperkenalkan sejumlah program prioritas Kemendukbangga/BKKBN, di antaranya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), SIDAYA, TAMASYA, serta Super Apps Keluarga Indonesia.

Penguatan SDM dan Dukungan Tenaga Kesehatan

Dalam kesempatan itu, Wahidin juga menyoroti kebutuhan penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan instansi yang menangani pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kebutuhan tenaga apoteker di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB). Keberadaan tenaga tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan kebutuhan obat serta pelayanan yang berkaitan dengan program KB.

Melalui kegiatan intensifikasi pelayanan KB wilayah khusus ini, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat kerja sama dalam memperluas akses kesehatan keluarga.

Bagi Kabupaten Pasaman, pemerataan pelayanan menjadi penting agar masyarakat di kawasan dengan keterbatasan geografis tetap memperoleh hak yang sama atas informasi dan layanan kesehatan keluarga.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas, serta mendukung percepatan pencegahan stunting di daerah.