PASAMAN – Pemerintah Kabupaten Pasaman memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat dalam upaya meningkatkan pengawasan dan pendampingan hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Langkah tersebut dilakukan Bupati Pasaman Welly Suhery melalui pertemuan bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pasaman Hendi Arifin dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dedie Tri Hariyadi di Kantor Kejati Sumbar, Padang, Rabu (4/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB tersebut menjadi momentum mempererat hubungan kelembagaan sekaligus membangun koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan institusi kejaksaan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Welly menyampaikan apresiasi kepada Kajati Sumbar beserta jajaran atas dukungan terhadap penguatan pengawasan dan pendampingan hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman.
Menurutnya, koordinasi dengan aparat penegak hukum diperlukan agar setiap kebijakan dan proses administrasi pemerintahan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendampingan Hukum untuk Perkuat Tata Kelola Daerah
Bagi Pemerintah Kabupaten Pasaman, pengawasan dan pendampingan hukum menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.
Terlebih, pelaksanaan program pembangunan dan kebijakan daerah membutuhkan pemahaman yang baik terhadap aspek hukum agar setiap tahapan kegiatan memiliki dasar aturan yang jelas.
Bupati Welly menilai komunikasi dan koordinasi antarlembaga perlu terus dipelihara. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara lebih terarah, transparan, serta bertanggung jawab.
Ia juga berharap dukungan Kejati Sumbar dapat terus berlanjut sehingga hubungan kerja sama yang telah terbangun semakin kuat.
Kejati Sumbar Sambut Baik Koordinasi Pemkab Pasaman
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Dedie Tri Hariyadi menyambut baik kunjungan Bupati Pasaman bersama Kajari Pasaman.
Pertemuan tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan kelembagaan dan memperkuat komunikasi antara kejaksaan dengan pemerintah daerah.
Dalam kunjungan itu, turut hadir Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Pasaman.
Melalui penguatan koordinasi antara Pemkab Pasaman, Kejari Pasaman, dan Kejati Sumbar, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat semakin mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum.
Sinergi tersebut juga diharapkan mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan daerah, sehingga kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
