Pasaman — Bupati Pasaman Welly Suhery menegaskan pentingnya sinergi data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) agar seluruh data sektoral di pemerintah daerah menjadi valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Welly saat memimpin rapat koordinasi bersama BPS Kabupaten Pasaman dan sejumlah kepala OPD di ruang rapat utama kantor bupati, Rabu (tanggal acara). Ia menekankan bahwa data yang benar menjadi fondasi dasar perencanaan kebijakan publik yang efektif dan solusi pembangunan yang tepat sasaran.
Dalam arahannya, Bupati Welly mengingatkan agar jajaran OPD tidak mengarang atau mengada-ada data sekunder maupun primer hanya untuk memenuhi format laporan. Menurutnya, data fiktif justru akan merusak kualitas analisis dan berujung pada kebijakan yang tidak relevan dengan kondisi nyata di lapangan.
“Data harus mencerminkan kondisi obyektif masyarakat kita. Jangan sampai data dibuat hanya untuk terlihat rapi di kertas, sementara kenyataannya jauh berbeda. Sinergikan semua dengan data resmi dari BPS,” tegas Bupati Welly.
Ia menjelaskan bahwa kolaborasi dengan BPS adalah kunci demi terwujudnya sistem data sektoral yang terpadu di daerah. Dengan demikian, program Pemerintah Kabupaten Pasaman dapat dirancang dan dijalankan berdasarkan fakta yang jelas, sehingga perencanaan pembangunan, evaluasi program, dan penganggaran menjadi lebih tepat dan akurat.
Kepala BPS Kabupaten Pasaman menyambut baik arahan Bupati Welly. Ia menyatakan kesiapannya untuk terus mendukung semua OPD dalam penyajian data statistik yang valid melalui pendataan yang sistematis dan metodologis. BPS juga siap memberikan pendampingan teknis bagi OPD yang membutuhkan pembinaan dalam pengolahan data statistik.
Bupati Welly juga meminta Kepala OPD untuk menyusun data terintegrasi yang bisa dimanfaatkan lintas sektor, mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi dan ketenagakerjaan. Sinergi yang kuat antara OPD dan BPS menurutnya akan memperkuat daya saing daerah dan kualitas layanan publik.
Rapat koordinasi ditutup dengan komitmen bersama bahwa seluruh perangkat daerah akan berupaya memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan data demi terciptanya data daerah yang sahih, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
