Website Berita Pemkab Pasaman Diduga Diretas
PASAMAN – Website resmi Pemerintah Kabupaten Pasaman pada halaman berita diduga mengalami peretasan setelah muncul tampilan yang mengarah pada promosi judi online, Sabtu (24/5/2026).
Pantauan di laman Website Resmi Pemkab Pasaman menunjukkan perubahan tampilan tidak wajar dengan munculnya tulisan promosi “slot gacor”, “link situs gacor”, hingga iklan perjudian daring lainnya.
Halaman tersebut juga menampilkan desain dan konten yang tidak berkaitan dengan informasi resmi pemerintah daerah.
Belum Ada Pernyataan Resmi dari Pemkab
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pasaman maupun instansi terkait mengenai dugaan peretasan tersebut.
Belum diketahui sejak kapan tampilan mencurigakan itu muncul dan apakah seluruh sistem website terdampak atau hanya pada halaman tertentu saja.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera melakukan penanganan dan pemulihan sistem agar website resmi kembali normal.
Diduga Bentuk Defacing Situs Pemerintah
Kasus seperti ini diduga termasuk dalam praktik defacing, yakni perubahan tampilan website oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Sebelumnya, kepolisian pernah mengungkap adanya sindikat judi online yang memanfaatkan situs pemerintah dan pendidikan untuk menampilkan promosi perjudian daring.
Pelaku biasanya menyasar website dengan sistem keamanan lemah untuk kemudian mengganti tampilan halaman menjadi konten promosi judi online.
Judi Online Jadi Ancaman Serius di Indonesia
Pemerintah pusat sendiri terus meningkatkan upaya pemberantasan judi online karena dinilai menjadi ancaman serius di tengah masyarakat.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menyebut judi online telah berkembang seperti wabah yang merugikan masyarakat luas.
Karena itu, penguatan keamanan siber pada website pemerintah dinilai penting agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak ilegal.
Warga Soroti Keamanan Siber Website Pemerintah
Munculnya konten perjudian di website pemerintah turut memicu perhatian masyarakat di media sosial.
Banyak warga berharap ada evaluasi terhadap sistem keamanan digital pemerintah daerah agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Selain merusak citra layanan publik, peretasan semacam ini juga dinilai berpotensi membahayakan keamanan data dan informasi masyarakat apabila tidak segera ditangani.
