LUBUK SIKAPING – Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, kembali menegaskan komitmennya pada dunia pendidikan dengan menganggarkan Rp 8,6 miliar untuk program pendidikan gratis jenjang SLTA (SMA/SMK) tahun 2025. Program yang telah bergulir sejak 2022 ini dimaksudkan untuk meringankan beban orang tua serta memastikan tak ada lagi siswa yang terkendala biaya SPP.
Menurut Plt. Dinas Pendidikan Pasaman, Gunawan, alokasi dana sebesar itu akan disalurkan melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. “Ini wujud nyata Pemkab Pasaman dalam melanjutkan program 12 tahun pendidikan gratis bagi putra-putri daerah,” ujarnya di Lubuk Sikaping, Kamis (26/6).
Gunawan menambahkan, substansi anggaran tersebut utamanya untuk menutup kebutuhan operasional sekolah yang belum terakomodasi oleh dana BOS. “Dengan adanya dana ini, sekolah tidak lagi memungut SPP dari siswa,” jelasnya. Lebih jauh, ia berharap alokasi dana ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin agar tidak ada lagi anak Pasaman yang berhenti sekolah usai menyelesaikan SD dan SMP.
Kepala SMKN 1 Lubuk Sikaping, Muslim, menyambut positif dukungan dana operasional ini. Menurutnya, setiap siswa SMA mendapat Rp 700.000 per tahun, sedangkan siswa SMK menerima Rp 800.000 per tahun. “Bantuan ini sangat membantu, terutama untuk kebutuhan rutin. Namun, jika sekolah ingin berinovasi atau mengembangkan program ekstra, anggaran ini masih terasa terbatas,” tuturnya.
Muslim berharap proses pencairan BKK dapat dipercepat, idealnya di awal tahun ajaran. “Saat ini kami masih menutupi kebutuhan sementara menunggu dana cair, itu tantangan utama,” ujarnya. Meski begitu, ia memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi Pemkab Pasaman menjalankan program ini di tengah upaya efisiensi anggaran daerah. “Hingga kini, Pasaman satu-satunya kabupaten di Sumatera Barat yang masih menjalankan pendidikan gratis 12 tahun,” pungkasnya.
Disadur dari (ANTARA)
