Lubuk Sikaping, Pasaman – Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, mengumumkan keberhasilan pembentukan 62 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh nagari. Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Tenaga Kerja, Eli Sunarti, menyampaikan bahwa seluruh pengurus kini tengah menuntaskan proses pengurusan badan hukum di notaris setempat.
“Per 28 Mei 2025, 62 Koperasi Desa Merah Putih telah tuntas terbentuk. Saat ini berkas pendaftaran badan hukum sedang kami proses di notaris,” ujar Eli di Lubuk Sikaping.
Eli menambahkan, momentum peluncuran koperasi ini akan menjadi salah satu agenda nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 12 Juli 2025. “Semua administrasi harus lengkap agar peluncuran serentak berjalan mulus,” tegasnya.
Setiap koperasi akan mengembangkan usaha sesuai potensi lokal—mulai dari perdagangan sembako, usaha simpan-pinjam, apotek dan klinik desa, hingga penyediaan gudang logistik. Di Pasaman, sektor pertanian dan perikanan menjadi primadona, ditambah peluang budidaya ayam petelur.
“Dengan beragam kegiatan usaha, koperasi diharapkan menjadi pusat ekonomi nagari yang mengikat petani, nelayan, dan pelaku UMKM,” kata Eli, menegaskan bahwa tujuan utama program ini bukan sekadar administratif, melainkan inisiatif membangun kemandirian ekonomi desa.
Dalam struktur organisasi, pengurus koperasi dituntut memiliki integritas tinggi dan kompetensi manajerial. Aturan melarang kerabat dekat menjabat sebagai pengurus dan pengawas, serta menghindari konflik kepentingan dengan aparat desa. Keanggotaan minimum lima orang—terdiri atas ketua, dua wakil ketua, sekretaris, dan bendahara—juga harus mencakup perwakilan perempuan.
Saat ini terdapat 239 koperasi aktif di Pasaman, termasuk koperasi ASN, pensiunan, dan usaha lain. Dari jumlah itu, 60 koperasi berstatus aktif, sementara 179 lainnya menunggu pemulihan.
Wali Nagari Malampah Barat, Yuni Efendi, menyambut baik kehadiran Kopdes Merah Putih sebagai wadah Simpan Pinjam Perempuan (SPP). “Akses modal UMKM di nagari kami masih terbatas; SPP melalui jaringan BRI Link diharapkan memutus ketergantungan pada rentenir,” ujarnya.
Yuni berharap, setelah regulasi terbit dari Kemenkop, para pelaku UMKM dapat menikmati mekanisme pembiayaan yang lebih aman dan terjangkau, sehingga geliat ekonomi kerakyatan di Pasaman semakin kuat.
Disadur dari ANTARA
