Pasaman — Pemerintah Kabupaten Pasaman terus mempercepat langkah pemulihan dampak bencana yang terjadi di wilayah itu dengan meminta dukungan anggaran yang cukup besar dari pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini dikemukakan Bupati Pasaman Welly Suhery saat memimpin rapat koordinasi pemulihan pasca bencana di Lubuk Sikaping, Rabu (tanggal acara).
Bupati Welly Suhery menyampaikan bahwa pemulihan pascabencana yang melanda sejumlah kecamatan di Pasaman membutuhkan dana operasional dalam jumlah ratusan miliar rupiah. Alokasi itu diperlukan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, memulihkan fasilitas umum, serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak agar bisa kembali produktif.
“Pemulihan ini bukan skala kecil. Kita bicara perbaikan jalan, jembatan, irigasi, fasilitas sosial, bahkan bantuan pemulihan rumah warga yang rusak. Oleh karena itu, dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi sangat penting,” ujar Bupati Welly dalam pertemuan tersebut.
Dalam rapat ini hadir unsur pemerintah daerah, kepala OPD teknis, serta perwakilan masyarakat dari daerah terdampak bencana. Bupati menjelaskan bahwa Pemkab Pasaman telah menginventarisir seluruh kerusakan dan kebutuhan yang harus ditangani, serta menyusun prioritas program pemulihan secara terencana.
Bupati Welly menegaskan bahwa penanganan pascabencana harus dilakukan secara terintegrasi dan tidak parsial. Karena jika tidak ditangani dengan komprehensif, maka dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat bisa berkepanjangan.
Ia juga menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong percepatan proses administrasi agar alur bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi dapat segera direalisasikan. Kolaborasi lintas instansi menjadi kunci agar bantuan yang dikucurkan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Waktu adalah faktor penting saat kita menghadapi masa tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana. Masyarakat sangat bergantung pada percepatan aliran bantuan yang efektif dan efisien,” tambahnya.
Bupati Welly berharap dukungan anggaran yang diminta akan disetujui, sehingga pelaksanaan tahapan pemulihan dapat berlangsung secara cepat dan dampak bencana dapat diminimalkan.
