Pasaman Kembali Catat Prestasi di Bidang Keuangan Daerah
PASAMAN – Pemerintah Kabupaten Pasaman kembali mencatat capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan tersebut menjadi prestasi yang membanggakan karena Pasaman berhasil mempertahankan opini tertinggi dalam audit keuangan pemerintah selama 13 tahun berturut-turut.
Penyerahan LHP Dilakukan di Kantor BPK Sumbar
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat kepada Bupati Pasaman Welly Suhery bersama Ketua DPRD Pasaman di Kota Padang.
Pencapaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
WTP Jadi Bukti Komitmen Tata Kelola yang Baik
Bupati Pasaman Welly Suhery menyampaikan bahwa opini WTP bukan hanya sebuah penghargaan administratif, melainkan hasil dari proses panjang dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, pemeriksaan laporan keuangan merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan perundang-undangan.
Ia juga mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang terus berupaya menjaga kualitas laporan keuangan serta menindaklanjuti berbagai rekomendasi dari BPK.
Pasaman Termasuk Daerah dengan Tindak Lanjut Tinggi
Berdasarkan data BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman menjadi salah satu daerah dengan tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang cukup tinggi di Sumatera Barat.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pencapaian opini WTP, tetapi juga berupaya menjalankan berbagai perbaikan sesuai hasil evaluasi dan rekomendasi auditor.
DPRD dan Pemda Komitmen Jaga Akuntabilitas
Pemerintah daerah bersama DPRD Pasaman menyatakan komitmen untuk terus mengawal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK agar tata kelola keuangan daerah semakin baik.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pengelolaan anggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Jadi Motivasi Tingkatkan Pelayanan Publik
Keberhasilan mempertahankan opini WTP diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pasaman untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang baik harus mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan, kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan di berbagai sektor.
