Info Pasaman – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pejuang Rakyat, terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pasaman, menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Pasaman pada Senin sore (8/9).
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan strategis untuk diteruskan DPRD Pasaman kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat. Beberapa poin utama yang mereka dorong adalah penggesahan RUU Perampasan Aset, penolakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI, serta desakan reformasi total lembaga legislatif agar lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi rakyat.
Selain itu, mahasiswa juga menolak rencana pengesahan RKUHAP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) sebelum dilakukan evaluasi mendalam terhadap pasal-pasal yang dianggap bermasalah.
“Pemerintah harus berani berubah. Kapolri harus mundur, reformasi Polri harus dilakukan. Pendidikan dan kesehatan jangan pernah dijadikan korban efisiensi, karena itu hak rakyat,” tegas Ketua DPC GMNI Pasaman, Andan Hasayangan Hasibuan, didampingi Ketua HMI Cabang Pasaman, Lelti Saputri Yeni.
Aksi ini berlangsung kondusif dan mendapat sambutan berbeda dari biasanya. Seluruh unsur pimpinan daerah (Forkopimda) hadir langsung dan memilih duduk bersama mahasiswa, sehingga aksi yang semula penuh orasi berubah menjadi forum dialog terbuka.
Hadir di lokasi Bupati Pasaman Welly Suhery, Wakil Bupati Parulian Dalimunte, Ketua DPRD, Kapolres, Kajari, Dandim 0305, Ketua PN Lubuk Sikaping, hingga seluruh anggota DPRD Pasaman. Mereka duduk bersila bersama mahasiswa, menciptakan suasana egaliter dan penuh kebersamaan.
“Saya bangga pada adik-adik mahasiswa yang menyuarakan aspirasi dengan damai dan intelektual. Hari ini Pasaman menunjukkan wajah demokrasi yang matang. Mari kita rawat kebersamaan ini,” ujar Bupati Welly Suhery dalam dialog tersebut.
Aksi damai ini pun mendapat apresiasi luas karena menunjukkan bagaimana aspirasi mahasiswa bisa disampaikan secara terbuka sekaligus direspons langsung oleh pemerintah daerah.
(Disadur dari Padek.jawapos.com)
