Audiensi hangat antara Asosiasi Pengusaha Muda Minangkabau Indonesia (APMMI) dan Fraksi NasDem di Gedung DPR RI, Senin, 28 Juli 2025, menandai komitmen bersama untuk memperkuat daya saing UMKM Minangkabau yang beroperasi di perantauan. APMMI—resmi berdiri pada awal 2025 sebagai wadah bagi para pengusaha muda Minangkabau di tanah air—menghadirkan rombongan berjumlah sembilan orang, yaitu Ketua APMMI Novi Hendri; Wakil Ketua Alfaza Zura; Sekretaris Ricky Sutan; Bendahara Mul Suggar; serta anggota Arif Mansyah, Rizki Montheza, Ikbal, Wawan, dan Adrian.
Rombongan disambut langsung di ruang kerja Fraksi NasDem oleh Ketua Tim Tenaga Ahli Fraksi NasDem, Timbo Eriko Silaban, bersama Tenaga Ahli Fraksi NasDem Muhammad Kevin Gusnadi dan Hadi. Dalam suasana yang cair namun penuh substansi, Ketua APMMI Novi Hendri memaparkan realitas di lapangan: selama ini banyak pelaku UMKM masih bergantung pada metode konvensional—pencatatan keuangan manual, promosi berjangkauan lokal, serta keterbatasan dalam penguasaan teknologi digital. Padahal, di era ekonomi digital, kemampuan mengelola data transaksi secara real time dan memanfaatkan platform e‑commerce atau media sosial dapat membuka peluang pasar yang jauh lebih luas tanpa sepenuhnya meninggalkan keunggulan pendekatan tradisional.
Lebih jauh, Novi Hendri menekankan urgensi untuk segera melakukan transformasi manajerial dan administratif. Banyak anggota asosiasi dan pelaku UMKM lainnya belum memanfaatkan platform e‑commerce, media sosial, maupun aplikasi keuangan daring. Akibatnya, data transaksi tersebar dan sulit diolah untuk analisis serta pengambilan keputusan strategis. “Tanpa kemampuan memanfaatkan teknologi secara optimal, peluang pasar digital yang begitu besar justru terlewatkan,” ujar Novi, menegaskan pentingnya pelatihan akuntansi online, dashboard monitoring, dan pendampingan pengelolaan operasional berbasis 4.0.
Digitalisasi usaha pun menjadi fokus utama APMMI. Bersama mitra strategis, asosiasi mendorong adanya program pendampingan online, workshop pemasaran digital, dan pelatihan operasional canggih. Namun, agar program ini dapat diimplementasikan secara menyeluruh, diperlukan dukungan regulasi dari pemerintah. Untuk itu, APMMI berharap Fraksi NasDem dapat memasukkan usulan ini dalam Rencana Kerja Pemerintah, supaya setiap pengusaha Minangkabau perantauan mendapatkan akses pelatihan dan pendampingan yang memadai.
Menanggapi aspirasi tersebut, Timbo Eriko Silaban menyatakan dukungan penuh Fraksi NasDem. “Kami melihat potensi besar pada UMKM Minangkabau perantauan; semangat kewirausahaannya tinggi, inovasinya kuat—hanya butuh dukungan agar dapat bersaing lebih luas,” ujarnya. Fraksi NasDem sepakat untuk segera mendorong rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada seluruh anggota DPR RI Fraksi NasDem, guna mendorong terwujudnya program pelatihan, skema pendanaan mikro, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.
Dengan semangat gotong‑royong antara APMMI dan Fraksi NasDem, sinergi ini diharapkan menjadi akselerator bagi para pengusaha muda Minangkabau di perantauan agar tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan “naik kelas” dalam persaingan di tingkat nasional maupun internasional.
